Hal ini diungkapakan Kadis PUPR Provinsi NTT, Maksi Nenabu yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kabag Pers, Pengelolaan Pendapat Umum, Dokumentasi dan Perpustakaan, Diani T.A. Ledo pada Jumpa Pers, Selasa (01/09) di ruangan media centre Kantor Gubernur Provinsi NTT.
“Kami memang diberi tugas berat untuk menyelesaikan jalan Provinsi, tapi kami optimis bisa melaksanakan tugas dari Bapa Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Kami telah membuat roadmap untuk pengerjaan jalan ini yang telah disampaikan kepada DPRD (NTT). Targetnya adalah 2021 harus sudah selesai. Dari total 2.650 kilometer (km) jalan Provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 km yang dikategorikan dalam kondisi tidak mantap. Artinya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Dalam roadmap tersebut, dalam tahun tahun 2020, targetnya ada 450 km ruas jalan provinsi yang diperbaiki. Selanjutnya dalam tahun 2021 akan diselesaikan sisanya,"ungkap Kadis PUPR NTT.
Maksi pada kesempatan tersebut memaparkan, “namun di Tahun 2020, kita hanya bisa merealisasikan nanti sampai akhir tahun sekitar 372,74 kilometer. Meleset dari target memang, tapi kami akan berjuang dengan bagian program dalam hal ini Bappelitbangda agar ini nanti tercover di tahun depan. Sehingga tahun 2022 sudah ringan, kami tidak lagi terbebani dengan pekerjaan yang berat-berat,” ungkapnya penuh optimis.
Menurut Maksi skenario dalam penyelesaian jalan provinsi tersebut tidak seluruhnya dengan konstruksi aspal hotmix atau Hot Roller Sheet (HRS). Melainkan dikombinasikan dengan Grading Operation (GO) atau pekerasan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sertu gunung atau kali serta GO plus yakni dengan modifikasi struktur, dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.
“Kalau kita menggunakan aspal semua, dibutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran kita terbatas. Karenanya, kami buat kombinasi seperti ini. Biayanya terjangkau dan konstruksinya juga sesuai spesifikasi bina marga. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT hari ini terhadap kondisi jalan yang sangat parah, berlubang dan kubangan. Kalau di tempat yang parah, kita gunakan GO dan GO plus, sementara untuk tanjakan atau critical point kita gunakan HRS ,” ungkap Maksi.
Penanganan dengan cara tersebut,lanjut Maxi, terutama bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang besar tersebut dan target. Sehingga terjadi perubahan pada kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Kalau sebelumnya kecepatannya hanya bisa 10 sampai dengan 15 km per jam, setelah perbaikan akan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan waktu tempuh, kalau sebelumnya 4 sampai 5 jam, sesudah perbaikan walaupun dengan kontruskis GO dan GO plus diharapkan ada penurunan waktu tempuh secara signifikan sampai setengahnya.
“ Kami punya contoh misalnya di Kabupaten Manggarai Barat, ruas jalan simpang Nggorang-Kondo- Noah yang sebelumnya ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Setelah ditangani dan diintervensi, waktu tempuhnya jadi dua setengah (2 ½) jam. Itu kombinasi antara GO dan HRS, begitupun di tempat-tempat lain. Ke depan kami akan meningkatkan jenis permukaannya,yang ada GO kita tutupi dengan aspal. Tapi minimal kondisi di lapangan sudah berubah,” jelas Maksi.
Terkait anggaran untuk penyelesain ruas jalan Provinsi tersebut, Kadis Maksi menjelaskan ada 3 sumber anggaran penyelesaian yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman daerah. Khusus untuk pinjaman, ada dua sumber yakni dari Bank NTT sebesar 149,7 milliar rupiah untuk 15 ruas jalan dengan panjang 108 km. Pinjaman lainnya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total 189,7 miliar rupiah untuk 16 ruas jalan sepanjang 153 km. Semuanya tersebar di seluruh NTT.
Untuk pinjaman dari Bank NTT sudah dikontrakan sejak bulan April. Sementara dari PT SMI sementara berproses untuk dikontrakan karena masih menunggu rekomendais Amdal dari instansi teknis.
“Untuk DAK, ada dua jenis yakni DAK penugasan khusus untuk menunjang daerah wisata premium Labuan Bajo untuk dua ruas jalan yakni Simpang Noah- Golowelu dan Nggorang-Kondo-Noah-Hita. Juga DAK Regular untuk dua ruas di Timor dari Barate-Manubelon- Naikliu. Minggu lalu,dari Bappelitbanda juga menginformasikan, akan ada penambahan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perbaikan infrastruktur jalan,” kata Maksi.
Terkait kualitas jalan, Maksi menjaminnya karena dilakukan oleh tim laboratorium pengujian teknik jalan Pekerjaan Umum. Dari hasil pengujian, baru ada tindakan administrasinya. Kami menjamin itu dilakukan secara baik.
“Sementara untuk rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan, kami selalu melakukan pengawasan yang ketat. Kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, kami mengambil langkah sesuai prosedur administrasi kontrak. Kalau sesudah teguran tidak ada kemajuan, kami mengambil tindakan administratif sampai pada taraf yang paling tinggi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK),” ungkap Maksi.
Dalam kesempatan tersebut, Maksi juga menjelaskan tentang kebutuhan embung. Idealnya memang, menurut Maksi, satu desa harusnya satu embung untuk memenuhi kebutuhan air. Kalau ada sekitar hampir 4.000 desa di NTT, maka dibutuhkan embung sebanyak itu. Namun sampai sekarang, jumlah embung yang ada bila diakumulasi dengan yang dibangun Balai Wilayah Sungai (BWS) sebanyak lebih dari 1.000 embung di seluruh NTT.Pemerintah Provinsi akan berkeroyakan dengan BWS untuk memenuhi kebutuhan air.
“Kami juga berupaya untuk melakukan pembenahan jaringan irigasi. Ada 42 jaringan iringasi di seluruh NTT yang jadi kewenangan Provinsi serta mengairi lebih dari 60 ribu hektar areal perswahan di seluruh NTT,” pungkas Maksi.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol NTT, Jelamu Ardu Marius menegaskan, informasi pembangunan dari instansi teknis untuk menjawab kebutuhan kebutuhan masyarakt terkait program-program strategis dari Gubernur VBL dan Wagub JNS.
“Kami harapkan dengan informasi ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawas dan mengontrol proyek-proyek pemerintah provinsi sehingga sungguh bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,” jelas Marius.***(mm)