Mutiaratimur.net- Balai Wilayah Sunggai Nusa Tenggara (Nusra) II locus programnya terletak di Wilayah Sunggai (WS) Flores, WS Noelmina dan WS Benanain ketiga wilayah ini masuk dalam klasifikasi Balai Sungai Tipe A.
Secara garis besar Balai Wilayah Sungai ini memiliki tugas, melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
Selanjutnya pihak balai wilyah sungai memiliki tugas dalam hal pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
Inilah garis besar tugas yang menjadi bagian dari Balai Wilayah Sungai Nusra II yang kini dinakodahi oleh Ir. Agus Sosiawan, ME.
Agus Sosiawan, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusra II ketika ditemui wartawan pada hari Jumat, (17/12/21) menggambarkan lebih jauh atau lebih dalam secara spesifik giat program Balai ini di tahun 2021.
"Giat program Balai Wilayah Sungai Nusra II tahun 2021 berupa program reguler, padat karya, KSPN dan PSN. Minimal ada 4 program yang kami lakukan di tahun ini, " ungkap Kabalai dengan tenang.
Dari program itu Agus Sosiawan mengulaskan secara detail. Menurutnya,"Program reguler itu kita usulkan mulai awal kemudian kita programkan melalui mekanisme program unggulan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini yang dapat terlihat pada RPJM (Rencana Program Jangka Menengah-red) yang mana diusulkan ketika Kabinet Pemerintah itu mulai bekerja. RPJM diusulkan setiap tahun sehingga kita sebut program reguler/rutin tahunan," urainya.
Pertama, Program Padat Karya. Agus Sosiawan mengatakan, program padat karya itu bersifat tunai, atau padat karya tunai yang menuntut masyarakat terlibat kerja pada proyek lalu dibayar .
"Pada tahun anggaran 2021, kita dari Balai menyerahkan pekerjaan padat karya kepada total 93 Kelompok Petani Pemakai dan Pengguna Air (P3A), dengan total anggaran lebih dari Rp17 miliar. Dengan rincian pada tahap 1 kita membantu 72 Petani Pemakai dan Pengguna Air (P3A), sedangkan pada tahap 2, untuk 20 P3A,"ucap kepala Balai Wilayah Sungai Nusra II.
Kedua, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI). Program ini merupakan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat, khususnya petani untuk memperbaiki, atau rehabilitasi jaringan irigasi desa.
Terhadap P3TGAI dikatakan beliau, "tahun ini kita mendapat tugas untuk tahun pertama 190 lokasi irigasi kemudian ditambah lagi 70 sehingga menjadi 260 lokasi jaringan irigasi desa yang tersebar diseluruh wilayah kerja balai wilayah sungai II yakni, Wilayah Sungai Flores, Wilayah Sungai Noelmina dan Benanain. Intinya di NTT mendapat 260 lokasi. Soal anggaran setiap lokasi dananya dialokasikan Rp. 195 juta. Jika dikali 260 lokasi maka seluruh sekitar Rp.50.700.000.000 (Rp.50,7M). Peran kita disini memfasilitasi, membuat RABnya, mengusulkan dan mengawasi pekerjaanya. Uang usulan itu ditransfer langsung ke rekening kelompok masyarakat. Di masyarakat P3A membantu masyarakat organisir kelompok, membantu urusan administrasi keuangan. Proses pencairan tahap pertama 70 persen dari nilai total sebagai modal awal. Tahap kedua sisanya setelah kelompok menyampaikan progresnya. Jadi petani atau masyarakat diberi kemudahan luar biasa oleh pemerintah. Setelah selesai progres dan pencairan tahap dua, kita validasi, buat laporan. Lalu diaudit oleh BPKP dan juga BPK.
Ketiga, Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kepala Balai, Agus Sosiawan menuturkan, "untuk kawasan strategis pariwisata nasional yang berada di Manggarai Barat. Kita diber satu paket pekerjaan di Pulau Rinja, dermaga di BKSDA itu, dan di belakang itu dibangun rumah renjer, kantor dan fasilitas untuk penelitian. Pekerjaan tersebut dibangun melalui Cipta Karya dan sudah selesai tapi belum diresmikan. Pembangunan ini memerlukan waktu selama 2 tahun dengan dana Rp. 47 M."
Keempat, Program Strategis Nasional (PSN). PSN itu pada pembangunan Bendungan, Bendungan Temef Kabupaten Tmur Tengah Selatan, Bendungan Manikin, Kabupaten Kupang dan Bendungan Lambo Mbay Kabupaten Nagekeo. Bendungan-bendungan ini sementara dibangun. Kalau ada persoalan dengan masyarakat, itu kita sudah atasi sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat," kata Agus.
Agus menambahkan, seperti di Bendungan Lambo ada dinamika penolakan masyarakat tapi setelah melalui pendekatan, pertemuan dengan semua masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan setempat akhirnya disepakati dibangun dengan ganti untung berupa uang.
"Masyarakat di bendungan Lambo Mbay kita bangun kepakatan ganti untung berupa uang 230 M. Hal ini berdasarkan permintaan mereka sendiri. Jadi kita telah melakukan verita acara dan pembayaran sehingga bendung dibangun sekarang. Setiap masyarakat menerima ada yang sampai 2 M lebih karena akumulasi semua aset mereka, " sebut Agus.
Selain empat program itu ada juga Program Gerakan Kemitraan PenyelamatanAir (GKPA). Program ini bersifat koordinasi untuk melaksanakan peran masing-masing secara kemitraan.
"Kemitraan itu seharusnya masing-masing lembaga punya tugas tersendiri. PU itu hanya salah satu inisiator dari kemitraan, walaupun setiap tahun menggelontorkan dana sedikit untuk kelompok masyarakat peduli sungai. Kalau ada kelompok masyarakat peduli bendungan ya, kita bentuk. Sehingga harapan kita di sungai-sungai atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya air kita bersama-sama dengan masyarakat. Tak mungkin kita sendiri melakukannya, tangan kita terbatas, keterlibatan masyarakat kita harapkan," harap Agus.
Lanjutnya lagi "kegiatannya kita tanam batang pohon di green ever pada bendungan itu dan kita harapkan masyarakat mengelola, memeliharanya. Bibit dari kita yang distribusikan. Forum peduli sungai ini di NTT belum banyak bila dibandingkan dengan di Jawa. Kita baru di Kota Kupang dan Belu. Rencananya mau dibentuk lagi Labuan Bajo. Di Labuan Bajo itu sarana prasana, infrastrukturnya sudah ditata dengan baik oleh teman-teman cipta karya, hanya masyarakatnya ini bagaimana kepedulian seperti terhadap sampah begitu rendah."
Menurut Kepala Balai Sungai, Program Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air itu sudah dimulai sejak 15 tahun lalu dengan peserta tidak hanya Kementerisn PUPR saja, tapi juga Dalam Negeri, Pertanahan, Lingkungan Kehutanan dan lainya. PUPR itu hanya bersifat memfasilitasi tapi hal lain itu tanggungjawab kemitraan yang punya tugas masing-masing.**(bungmarmin/tim)