Jakarta,---Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. 12 pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif ini adalah Bupati Sumba Tengah, Bupati Alor, Wakil Bupati Ende, Bupati Sabu Raijua, Bupati Belu, Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Sikka, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Wakil Bupati Manggarai Timur, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati Rote serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem.
Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu. 12 pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsilidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI, Gedung Senayan, Rabu,02/02/22. Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Jacky Uly dan Ratu Wulla.
Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalaan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh para petani. pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani.
Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggarkan sebanyak 30 trilyun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah.
Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani. dari sisi lain juga muncul para spekulan atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi.
Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira meyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah. Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah.
Bupati Paulus mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan. jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate. ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil.
Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate. ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate, harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate. seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang food estate.
Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia telah menganggarkan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan itu. di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi.
Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19. Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat.
Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import. Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam , NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunya potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional.
Tantangan lainnya adalah harga jual disetiap daerah di NTT sangat bervariasi. jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya mobilisasi yang sangat mahal.
Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensuport kebutuhan garam nasional? kalau NTT bisa mensupport, bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus improt apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam.
Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.
” Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar?,” tanya Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima media, Kamis (03/01/22).
Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya.
“Jadi perlu strategi marketing. Perlu narasi tentang garam NTT. Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri,” katanya. Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT. “Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat,” katanya.
Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.
Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT, Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait. Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT.
“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.
Terkait pupuk subsidi, anggota Komisi IV DPD RI, Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi.
“ Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk sibsidi, karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi, sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingjan dengan pupuk non subsidi,” kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini.
Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah.
” Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk,” jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Nasdem ini.**()