Mutiaratimur.net, Kupang // Pro kontra penolakan tarif masuk Rp. 3,750,000, Taman Nasional ( TN) Komodo belakangan menjadi sebuah topik pergunjingan boleh dibilang sangat seksi. Dengan indikasi kesan tarif pas masuk destinasi pariwisata premium terlalu mahal dan bisa mengurangi animo kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun manca negara.
Hari ini, Senin (1/8) di Kantor Gubernur NTT dengan tegas dan konsisten angka tarif itu diberlakukan. Pemberlakuan tarif yang dianggap sangat signifikan itu diuraikan dengan argumentasi oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dengan melihat dari aspek tak hanya sebagai Pariwisata meluluh promosinya, tapi juga termasuk Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistem yang ada.
Pemberlakuan Tarif masuk Rp. 3,750, 000, itu yang hanya berlaku untuk Pulau Padar dan Komodo karena sebagai daerah campuran antara promosi wisata dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang memiliki kekayaan luar biasa sekitar 24 triliunan rupiah. Hal ini disampaikan Gubernur yang mereferensi berdasarkan riset dan kajian ilmiah yang telah dilakukan.
Karena potensi puluhan triliunan inilah Gubernur mau katakan kepada dunia, "kita tidak hanya promosi wisata untuk ekonomi saja, tapi kita mau menunjukkan harga diri kita yang peduli terhadap lingkungan alam sekitar. Maka Konservasi itu sangat penting dan mahal."
Konservasi dilakukan di Pulau Padar dan Komodo serta sekitarnya, menunjukkan kepada dunia, kita ini juga merupakan bangsa yang peduli terhadap lingkungan.
Kita memperlihatkan, bahwa di sana ada binatang purba ada potensi-potensi alam luar biasa yang harusnya dijaga. Kita perlu memberi nilai tambah kepada dunia sebagai pesan, kita tidak menyepelekan masalah lingkungan.
Karena peduli lingkungan maka, disampakannya pula di mana saja di dunia ini, masalah konservasi itu tidak pernah murah apalagi di sana ada binatang purba. Karena itu untuk menjaga kepunahan akibat tindakan desdruktif dibutuhkan adalah satu sistem ekonomi yang baik.
"Sistem ekonomi yang baik dengan manajemen dalam hal menjaga daya dukung dan daya tampung setiap kali ada kunjungan. Di dua pulau itu, Padar dan Komodo daya dukung dan daya tampung setiap tahun hanya 219.000. Dan dalam rangka menekan tindakan destruktif terhadap kondisi alam maka kita hanya mengizinkan maksimum 200.000 kunjungan pertahun," ujar Gubernur.
Namun di sisi lain sikap pemerintahan di Provinsi NTT, bukan berarti mempersulit kesempatan bagi masyarakat umum dengan pendapatan standar tidak berkesempatan menikmati dan menyaksikan komodo, hewan langkah satu-satunya di dunia yang ada di Indonesia dan hanya ada pada Provinsi NTT, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai barat pulau Flores.
" Ruang masyarakat itu ada bila hendak menikmati suasana Labuan Bajo dengan Potensi Alam yang indah, ada 1.300 ekor Komodo, fasilitas wisata memadai yang telah disiapkan negara dan telah diresmikan Presiden Jokowi Dodo, di Pulau Rinca, " tegas Gubernur.
Menurut Gubernur dengan berkunjung dan melihat komodo di Pulau Rinca harga tiket masuk tidak berubah, sesuai dengan sebelumnya.
"Masyarakat datang dan melihat 1. 300 ekor Komodo di Rinca sama dengan telah melihat Komodo yang ada di Pulau Padar dan Komodo," tutur Gubernur NTT.
Gubernur VBL juga berjanji ketetapan putusan ini akan disosialisasikan dengan berbagai bentuk dan metode yang lebih intensif agar masyarakat dapat mengetahui keputusan harga tarif masuk di Labuan Bajo itu.
Gubernur juga menghimbau pelaku usaha, perhotelan, restoran dan sebagainya agar tetap beroperasi guna melayani para tamu atau wisatawan. Hal ini guna mendongkrak pertumbuhan kesejahteraan masyarakat NTT umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya.
Bila ada kelompok-kelompok tertentu ingin melakukan intimidasi, provokasi maka Gubernur NTT menegaskan akan bersama Forkopimda mengambil langkah-langkah perventif, pencegahan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.* (go)