NTT, mutiara -timur.com // Pra PON kedua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) tanggal 25-30 Oktober 2023 di NTT terancam Gagal akibat hingga kini belum ada anggaran.
Hal ini disampaikan oleh ketua Panitia Pra PON kedua PERTINA, David Selan saat memberikan keterangan kepada media, pada hari Senin, 16 Oktober 2023 di Kota Kupang.
Dalam nada kesal terhadap Kepengurusan Koni NTT yang tidak respon terhadap usulan anggaran kepanitiaan untuk event tersebut.
"Kami sesungguhnya sebagai panitia Pra PON ke-2 PERTINA sudah bekerja secara maksimal walaupun dana sampai sekarang masih nihil. Tetapi kami semangat untuk bisa melancarkan kegiatan ini," ungkap David Selan.
Dikatakan juga kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 seksi telah ditempati personilnya baik dari orang kampus UPG NTT 1945, maupun personil dari luar yang punya kompetensi dan berpengalaman.
"Dalam kepanitiaan ada 6 atau 7 kita sudah tempatkan dengan personilnya. Mereka sudah kita bagikan di setiap seksi, yang diambil dari orang dlm kampus ataupun dari luar yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang olahraga tersebut," jelas Ketua Panitia.
Ketua Panitia menuturkan pula bahwa rencana anggaran sudah disiapkan bahkan atau dialokasikan dalam perencanaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal ini dilakukan demi lancarnya kegiatan nanti. Namun hingga kini dengan rentang waktu pelaksanaan sudah dekat tapi anggaran belum ada, masih nihil.
"Sampai dengan saat ini anggaran dari pemerintah masih nihil. Kami sangat optimis Pra PON ke-2 PERTINA ini akan jalan jika ada anggaran. Pra PON ini sebagai ajang persiapan menuju PON di NTT. Kalau tidak ada anggaran maka ini membuka peluang untuk gugatan hukum. Gugatan terhadap pemerintah NTT yang merekomendasikan PON di NTT dan juga terhadap KONI NTT yang memberikan rekomendasi Pra PON kedua PERTINA untu menjadi tuan rumah," tuturnya.
David Selan yang saat sekarang juga merupakan Dosen di UPG NTT 1945 pada kesempatan ini mengenang kembali event-event olahraga yang digelar tahun-tahun silam di zaman Gubernur Frans Lebu Raya.
"Pada periode-periode sebelumnya, itu biasanya dianggarkan 600 sampai 700 juta, per satu event dan itu kita menjadi tuan rumah. Tetapi sekarang ternyata anggar itu tidak ada. Ada apa itu. Apakah karena miskomunikasi. Mengapa miskomunikasi antara KONI dan Pemerintah, sehingga tak Dialokasikan dalam perubahan APBD saat paripurna DPRD NTT," bebernya dalam tanya.
Lanjutnya, "nah untuk itu, maka saya tidak mau perpanjang soal ini, saya hanya minta etiket baik daripada kita semua, termasuk Pemerintah untuk bisa dapat membantu dalam hal ini anggaran biaya, ada dana hibah yang bisa dikucurkan untuk membantu kegiatan ini. Kami minta please membantu kami, sehingga kegiatan ini jangan membuat kita malu sebagai tuan rumah dihadapan 30 provinsi yang hadir dengan atlet sekitar 200-an lebih, atlit ini putra-putri, lagi pula ada hakim wasit bukan dari Indonesia tapi Malaysia."
"Pemerintah kita sangat berharap terutama Bapak pejabat Gubernur luangkan waktu untuk kami bisa dapat bertemu, sehingga bisa dilakukan kebijakan lewat hibah yang dapat membantu kami supaya kegiatan ini bisa dapat terlaksana. Kami sudah maksimal dengan berbagai upaya mandiri dan seterusnya tapi dana tidak bisa sampai. Anggaran sekita 1,1 Milyar. Kami sudah tempuh berbagai upaya melalui proposal ke para donatur dari swasta misalnya pada bank swasta, kemudian PT perusahaan milik negara tapi tak terpenuhi," paparnya lebih lanjut.*(usgo)